KABARTA.ID, WATAMPONE—Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Watampone yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp1,95 triliun atau 83,18% dari total pagu sebesar Rp2,34 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 realisasi sebesar Rp2,01 Triliun atau 89,83% dari pagu sebesar Rp2,24 triliun, mengalami penurunan persentase sebesar 6,65%. Adanya penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi TKDD 2021 sebesar 21,85% dibanding tahun lalu.
Dimana realisasi tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp1,16 triliun atau 89,59% dari pagu sebesar Rp1,30 triliun untuk kantor vertikal di daerah. Sementara untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar Rp782,93 miliar atau 75,17% dari total pagu sebesar Rp1,04 triliun.
Secara lebih rinci, realisasi sampai dengan bulan November 2021 belanja Pemerintah Pusat di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp875,82 miliar atau 90,93% dari pagu sebesar Rp963,19 miliar. Adapun realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp264,78 miliar atau 85,56% dari total pagu sebesar Rp309,48 miliar. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp16,56 miliar atau 83,92% dari total pagu sebesar Rp19,73 miliar.
Belanja Sosial sampai dengan bulan November 2021 terealisasi sebesar Rp7,14 miliar atau 100% dari pagu sebesar Rp7,14 miliar.
Sementara itu untuk TKDD, DAK Fisik sampai dengan bulan November 2021 terealisasi sebesar Rp342,70 miliar atau 64,24% dari pagu sebesar Rp533,45 miliar, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp440,23 miliar atau 86,64% dari total pagu sebesar Rp508,13 miliar.
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone untuk dapat melakukan percepatan realisasi APBN 2021.
“Mengingat melalui realisasi dana APBN diharapkan bermanfaat guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” katanya dalam keterangan tertulis kepada kabarta.id. (RIL/AJ)*
